Foto : Bupati dan Wakil Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri dan Khristianto Yudha menyampaikan LKPj Bupati terhadap pengelolaan APBD Tahun 2025 pada sidang Paripurna Ke-10 masa sidang Ke-II tahun 2026 di Graha Paripurna DPRD Barsel, Senin (30/3/2026).
(Exclusive Network) - BUNTOK – Bupati Eddy Raya Samsuri melaporkan bahwa capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Selatan tahun 2025 mengalami kenaikan, meskipun begitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sekitar Rp32,4 miliar atau senilai kurang lebih 21 persen.
Informasi ini tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barsel terhadap pengelolaan APBD Tahun 2025 yang disampaikan Eddy Raya Samsuri pada rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2026 di Graha Paripurna DPRD Barsel, Senin (30/3/2026).
A. Capaian Realisasi APBD Tahun 2025
Pertama, dari sisi pendapatan daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sekitar Rp148,9 miliar, dari sekitar Rp1,49 triliun menjadi Rp1,64 triliun.
Jika dilihat lebih rinci, PAD justru mengalami penurunan sebesar Rp32.4 miliar dari Rp152.6 miliar menjadi sekitar Rp120,2 miliar, terutama disebabkan penurunan pada sektor pajak daerah sebesar Rp34 miliar;
Sedangkan pendapatan transfer tercatat sekitar Rp1,28 triliun, yang masih menjadi sumber utama pendapatan daerah.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp219,7 miliar dari Rp22 miliar menjadi sekitar Rp241,7 miliar, terutama dari penyesuaian pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 98,9 persen.
Kedua, dari sisi belanja daerah mengalami kenaikan sekitar Rp81,2 miliar, dari sekitar Rp1,71 triliun menjadi Rp1,79 triliun.
Adapun rinciannya, adalah belanja operasi sekitar Rp1,07 triliun, dengan komponen terbesar pada belanja pegawai sekitar Rp549 miliar, serta belanja barang dan jasa sekitar Rp468 miliar.
Selanjutnya belanja modal sekitar Rp525 miliar, yang difokuskan pada:
· pembangunan gedung dan bangunan,
· serta infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi;
c. Belanja Tidak Terduga sekitar Rp10,3 miliar, yang digunakan untuk penanganan keadaan darurat;
d. Belanja Transfer sekitar Rp185,9 miliar, terutama untuk bantuan keuangan kepada desa.
Dari kondisi tersebut, defisit anggaran yang semula mencapai Rp215,8 miliar berhasil ditekan menjadi sekitar Rp148,1 miliar.
Ketiga, dari sisi pembiayaan daerah ;
– Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya, sebesar sekitar Rp164,1 miliar.
-Pengeluaran pembiayaan sekitar Rp16 miliar yang digunakan untuk pembayaran pokok utang.
Sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp148,1 miliar yang mampu menutup defisit anggaran.
B. Capaian Kinerja Pemerintah
Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan beberapa capaian kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2025.
Pertama, di bidang Pendidikan,
Pemerintah Daerah terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Dengan jumlah penduduk mencapai 137.055 jiwa, pelayanan pendidikan terus dioptimalkan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan.
Upaya yang dilakukan antara lain
peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta penguatan program wajib belajar. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.
Kedua, di bidang ketahanan pangan, Pemerintah Daerah mengklaim berhasil menunjukkan kinerja yang cukup baik. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2025 mencapai 7.250,13 ton atau sebesar 100,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar 7.247,18 ton.
Namun demikian, skor Pola Pangan
Harapan (PPH) baru mencapai 89,25 persen dari target 97 persen, yang menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui diversifikasi pangan dan edukasi gizi.
Ketiga, di sektor kesehatan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Angka Kematian Ibu (AKI) berhasil diturunkan.
Keempat, di bidang infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur terus menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rasio rumah layak huni pada tahun 2025 mencapai 0,219 atau sebesar 114,09 persen dari target yang ditetapkan.
Penanganan kawasan kumuh juga menunjukkan capaian signifikan, yaitu sebesar 0,386 persen atau 257,41 persen dari target. Namun demikian, tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru mencapai 53,21 persen dari target 98 persen, yang menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.
Kelima, di bidang kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 137.055 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Dusun Selatan sebesar 60.494 jiwa atau 44,14 persen.
Pemerintah Daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target 59,00 serta Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,95, sebagai bagian dari pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.
C. Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Eddy menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tidak menerima penugasan dalam bentuk tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.
Dengan demikian, tidak terdapat pelaksanaan program maupun kegiatan yang bersumber dari skema Tugas Pembantuan, dan seluruh penyelenggaraan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendanaan APBD serta dukungan transfer ke daerah.
“Hadirin yang saya hormati, Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 ini kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan,” tutur Eddy.
“Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan, dan rekomendasi dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ucap dia lagi.
“Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Barito Selatan, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini,” pungkas Bupati.
